BRIN Ingatkan Prabowo, Perang Lawan Koruptor Jangan Sampai Cuma Jadi Jargon

Presiden Prabowo Subianto berpidato dalam peresmian secara serentak lima bendungan di lima daerah Indonesia dalam acara yang dipusatkan di Bendungan Meninting, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Jumat (10/7/2026). (Foto: Tangkapan layar/YouTube Sekretariat Presiden)

Peneliti senior Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Lili Romli, menilai komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam pemberantasan korupsi masih relevan. Penilaian itu disampaikan meski belakangan sejumlah pejabat negara ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi.

“Saya kira masih relevan. Oleh karena itu harus terus mendukung upaya Presiden Prabowo memberantas korupsi,” kata Lili saat dihubungi Inilah.com di Jakarta, Minggu (12/7/2026).

Lili menilai pemerintah harus menunjukkan keseriusan dalam menghadapi kelompok-kelompok yang terlibat korupsi melalui langkah nyata, bukan sekadar pernyataan. Menurut dia, mencuatnya berbagai kasus korupsi saat ini dapat menjadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh.

“Kasus sekarang yang muncul menjadi momen bagi presiden untuk bersih-bersih,” ucapnya.

Ia juga menegaskan bahwa seluruh pelaku korupsi harus diproses sesuai hukum tanpa membedakan latar belakang maupun jabatannya.

“Oleh karena itu siapa pun pelakunya harus ditindak tegas tanpa pandang bulu. Jika tidak ditindak tegas bisa muncul anggapan negatif terhadap presiden bahwa pemberantasan korupsi hanya sekadar jargon,” jelasnya.

Sebelumnya, di tengah penyidikan sejumlah perkara dugaan korupsi, suap, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU), Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh aparatur negara, mulai dari birokrat, pejabat militer, kepolisian, hingga kejaksaan, melakukan introspeksi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kepada rakyat.

“Saya minta kita introspeksi terutama para birokrat. Ini banyak birokrat di sini yang saya lihat ya. Birokrat introspeksi, kita semua introspeksi. Pejabat-pejabat militer dan polisi introspeksi,” ujar Prabowo saat meresmikan lima bendungan yang dipusatkan di Bendungan Meninting, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Jumat (10/7/2026).

Dalam arahannya, Prabowo mengingatkan bahwa aparatur negara merupakan pelayan masyarakat. Karena itu, seluruh fasilitas dan jabatan yang melekat pada mereka berasal dari rakyat.

“Saudara adalah milik rakyat, bintangmu dari rakyat, sepatumu dari rakyat, topimu dari rakyat. Jangan pernah lupa itu. Kejaksaan demikian juga. Anda jaksa ya? Pakai bintang juga loh. Kau juga milik rakyat,” kata Prabowo.

Kepala Negara juga meminta seluruh aparatur negara di lingkungan pemerintahan, birokrasi, kementerian, dan lembaga melakukan pembenahan serta mawas diri. Ia mengingatkan agar aparatur tidak melawan kehendak rakyat yang menginginkan pemerintahan bersih dari praktik korupsi dan penipuan.

“Kepada aparat negara, kepada petugas-petugas negara yang ada di pemerintahan, yang ada di birokrasi, di setiap kementerian, di setiap lembaga, marilah kita bersama-sama benahi diri, perbaiki diri,” ujar Prabowo.

“Saya tidak mau lihat ke belakang, tapi saya mohon perbaiki diri, mawas diri. Jangan melawan kehendak rakyat. Rakyat tidak ingin korupsi dibiarkan, rakyat tidak ingin penipuan-penipuan dilanjutkan,” sambungnya.
Peneliti senior Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Lili Romli, menilai komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam pemberantasan korupsi masih relevan. Penilaian itu disampaikan meski belakangan sejumlah pejabat negara ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi.

“Saya kira masih relevan. Oleh karena itu harus terus mendukung upaya Presiden Prabowo memberantas korupsi,” kata Lili saat dihubungi Inilah.com di Jakarta, Minggu (12/7/2026).

Lili menilai pemerintah harus menunjukkan keseriusan dalam menghadapi kelompok-kelompok yang terlibat korupsi melalui langkah nyata, bukan sekadar pernyataan. Menurut dia, mencuatnya berbagai kasus korupsi saat ini dapat menjadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh.

“Kasus sekarang yang muncul menjadi momen bagi presiden untuk bersih-bersih,” ucapnya.

Ia juga menegaskan bahwa seluruh pelaku korupsi harus diproses sesuai hukum tanpa membedakan latar belakang maupun jabatannya.

“Oleh karena itu siapa pun pelakunya harus ditindak tegas tanpa pandang bulu. Jika tidak ditindak tegas bisa muncul anggapan negatif terhadap presiden bahwa pemberantasan korupsi hanya sekadar jargon,” jelasnya.

Sebelumnya, di tengah penyidikan sejumlah perkara dugaan korupsi, suap, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU), Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh aparatur negara, mulai dari birokrat, pejabat militer, kepolisian, hingga kejaksaan, melakukan introspeksi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kepada rakyat.

“Saya minta kita introspeksi terutama para birokrat. Ini banyak birokrat di sini yang saya lihat ya. Birokrat introspeksi, kita semua introspeksi. Pejabat-pejabat militer dan polisi introspeksi,” ujar Prabowo saat meresmikan lima bendungan yang dipusatkan di Bendungan Meninting, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Jumat (10/7/2026).

Dalam arahannya, Prabowo mengingatkan bahwa aparatur negara merupakan pelayan masyarakat. Karena itu, seluruh fasilitas dan jabatan yang melekat pada mereka berasal dari rakyat.

“Saudara adalah milik rakyat, bintangmu dari rakyat, sepatumu dari rakyat, topimu dari rakyat. Jangan pernah lupa itu. Kejaksaan demikian juga. Anda jaksa ya? Pakai bintang juga loh. Kau juga milik rakyat,” kata Prabowo.

Kepala Negara juga meminta seluruh aparatur negara di lingkungan pemerintahan, birokrasi, kementerian, dan lembaga melakukan pembenahan serta mawas diri. Ia mengingatkan agar aparatur tidak melawan kehendak rakyat yang menginginkan pemerintahan bersih dari praktik korupsi dan penipuan.

“Kepada aparat negara, kepada petugas-petugas negara yang ada di pemerintahan, yang ada di birokrasi, di setiap kementerian, di setiap lembaga, marilah kita bersama-sama benahi diri, perbaiki diri,” ujar Prabowo.

“Saya tidak mau lihat ke belakang, tapi saya mohon perbaiki diri, mawas diri. Jangan melawan kehendak rakyat. Rakyat tidak ingin korupsi dibiarkan, rakyat tidak ingin penipuan-penipuan dilanjutkan,” sambungnya.