Puan Ingatkan Dampak Karhutla, Mulai dari Kesehatan hingga Pendidikan

Ketua DPR RI Puan Maharani menjawab pertanyaan wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. (Foto: Inilah.com/Reyhaanah)

Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah tidak hanya berfokus menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang sedang terjadi, tetapi juga menyiapkan langkah penanganan setelah kebakaran berakhir.

Puan mengatakan, pemerintah perlu mengantisipasi berbagai dampak yang ditimbulkan karhutla, mulai dari persoalan kesehatan, pendidikan anak-anak, hingga rehabilitasi kawasan dan wilayah terdampak.

“Saat ini kan sudah dilakukan langkah-langkah koordinasi untuk mengatasi hal tersebut, jadi saya rasa pemerintah sudah melakukan langkah-langkah yang harus dilakukan,” kata Puan kepada wartawan, Jumat (28/8/2026)

Namun, DPR akan meminta pemerintah mengambil langkah yang lebih efektif dalam menangani persoalan karhutla. Menurut dia, penanganan tersebut perlu koordinasi para menteri koordinator bersama kementerian terkait.

“Kami akan meminta kepada pemerintah untuk bisa mengantisipasi dan melakukan langkah-langkah yang lebih efektif terkait dengan karhutla ini, dan dilakukan dikoordinasikan oleh para menko-nya dengan kementerian terkait,” ujar Puan.

Puan menekankan, penanganan tidak boleh berhenti setelah api berhasil dipadamkan. Pemerintah, kata dia, juga harus memikirkan dampak jangka panjang yang dialami masyarakat dan wilayah terdampak.

“Nanti pasca sesudah selesai kebakarannya itu apa yang akan dilakukan terkait dengan kesehatan, kemudian pendidikan anak-anak, dan rehabilitasi bukan hanya hutannya, tapi tempat-tempat yang terdampak oleh kebakaran tersebut,” ucap dia.

Selain itu, Puan juga menanggapi adanya protes dari Malaysia terkait dampak asap akibat karhutla di Indonesia.

Ia mengatakan akan berkoordinasi dengan pemerintah, khususnya Kementerian Luar Negeri, agar komunikasi dengan negara-negara terdampak dapat dilakukan secara efektif.

“Untuk bisa memberikan masukan atau koordinasi terkait dengan hal ini, karena biasanya terjadinya kebakaran di Kalimantan ini memang efeknya itu akan juga berdampak ke negara-negara tetangga,” ungkap Puan.

Diketahui, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah menetapkan enam provinsi prioritas penanganan, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan. Puncak risiko karhutla diproyeksikan berlangsung sepanjang Agustus hingga September 2026.

Pada saat yang sama, Kementerian Kehutanan turut menggenjot operasi terpadu di wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan menyusul maraknya temuan hotspot dan paparan kabut asap.