Ibas Dorong Pemerintah Usut Penyebab Karhutla Kalimantan, Korporasi Nakal Harus Ditindak

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) seusai acara Lomba Rakyat Partai Demokrat di kawasan Jakarta Timur, Minggu (23/8/2026).(Foto: inilah.com/Reyhaanah Asya)

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mendorong pemerintah mengusut penyebab kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan.

Menurut Ibas, pemerintah tidak cukup hanya melakukan pemadaman dan pemulihan. Jika ditemukan unsur kesengajaan atau kelalaian manusia, termasuk yang melibatkan korporasi, pihak yang bertanggung jawab harus diberikan sanksi tegas.

“Kami menyayangkan dan kami juga tentunya mendorong agar pemerintah benar-benar dengan cepat melakukan pemulihan, evakuasi, dan juga mengantisipasi terjadinya perluasan kebakaran lebih lanjut di Kalimantan. Perlu juga investigasi, ketegasan agar pemerintah juga memberikan sanksi-sanksi yang tegas jika disinyalir ada perilaku-perilaku manusia, korporasi-korporasi, ataupun pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” kata Ibas seusai acara Lomba Rakyat Partai Demokrat di kawasan Jakarta Timur, Minggu (23/8/2026).

Selain penegakan hukum, Ibas menilai penanganan karhutla perlu dibarengi evaluasi terhadap regulasi yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan.

“Kami juga tentu mendorong agar ada perbaikan peraturan yang hari ini bisa saja dianggap tidak pro terhadap keberlanjutan lingkungan,” ujarnya.

Ibas menegaskan Partai Demokrat memiliki perhatian terhadap isu keberlanjutan lingkungan. Menurut dia, komitmen tersebut tidak hanya diwujudkan melalui program kepartaian, tetapi juga dengan mendorong kebijakan yang membuat Indonesia lebih hijau dan sehat.

“Karena kita yakini seperti yang dikatakan Sekjen, Demokrat hari ini peduli terhadap keberlanjutan termasuk kelestarian lingkungan. Tidak hanya sekadar menjalankan program-program kepartaian ‘Langit Biru Asri’, tapi kami juga terus mendorong agar Indonesia semakin hijau, agar Indonesia semakin dibangun menuju negara yang lebih sehat, aman, nyaman,” tutur Ibas.

Prabowo Tinjau Penanganan Karhutla Kalimantan

Karhutla terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan. Pemerintah telah mengerahkan berbagai unsur untuk menangani kebakaran sekaligus mencegah meluasnya titik api.

Presiden Prabowo Subianto juga meninjau langsung penanganan karhutla di Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Prabowo memimpin rapat bersama jajaran terkait di Posko Aju Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan Kalimantan Tengah yang berada di kawasan Bandara Tjilik Riwut.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengatakan sejumlah unsur pemerintah pusat dan daerah hadir untuk memberikan laporan langsung kepada Prabowo mengenai perkembangan penanganan karhutla di Kalimantan Tengah.

“Hari ini, Sabtu, 22 Agustus 2026, setelah tadi dari posko di Kalimantan Barat, di sini di Posko Aju, Kalimantan Tengah, Palangka Raya, telah hadir beberapa menteri, Kepala Staf Angkatan Darat, Wakapolri, gubernur, pangdam, dan kapolda Kalimantan Tengah. Selanjutnya, Kepala BPBD Kalimantan Tengah akan menjelaskan kepada Bapak Presiden terkait perkembangan karhutla di Provinsi Kalimantan Tengah,” kata Teddy saat membuka rapat.

Dalam laporannya, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPBPK) Provinsi Kalimantan Tengah Ahmad Toyib menyampaikan sepanjang 1 Januari hingga 22 Agustus 2026 tercatat 19.992 titik panas (hotspot) di wilayah Kalimantan Tengah.

Pada periode yang sama, sebanyak 1.639 kejadian karhutla dilaporkan dengan luas lahan yang telah ditangani mencapai 4.499,21 hektare.

“Data ini berdasarkan laporan harian dari 14 kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah yang setiap hari kami himpun di Pusdalops Satgas Karhutla Provinsi Kalimantan Tengah,” ujar Ahmad Toyib.

Sementara itu, berdasarkan analisis satelit Kementerian Kehutanan, luas karhutla di Kalimantan Tengah tercatat mencapai 7.634,46 hektare atau berada di urutan kesembilan secara nasional.

Sebanyak 13 kabupaten/kota di Kalimantan Tengah juga telah menetapkan status siaga darurat bencana karhutla.