Sinergi Penegakan Hukum Berkualitas Jadi Komitmen Jaksa Agung dan Kapolri

Jaksa Agung ST Burhanuddin bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berkomitmen untuk sinergi penegakan hukum di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (13/7/2026).

Jaksa Agung ST Burhanuddin mengakui sinergi antara Kejaksaan Agung dan Polri menjadi kunci agar proses penegakan hukum berjalan optimal. Kualitas penyelidikan akan menentukan kualitas penuntutan hingga putusan pengadilan.

Koordinasi yang erat antara penyidik kepolisian dan jaksa dinilai menjadi kebutuhan dalam sistem peradilan pidana.

“Sinergitas ini diperlukan karena bagi saya, bagi seorang Jaksa itu, hasil penyelidikan yang baik akan menghasilkan penuntutan yang baik. Penuntutan yang baik akan menghasilkan putusan yang baik. Itu adalah kewajiban, keharusan kita bersinergi,” kata Burhanuddin di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (13/7/2026).

Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan sinergi antara Polri dan Kejaksaan harus terus diperkuat agar masyarakat memperoleh kepastian hukum dan rasa keadilan.

“Di satu sisi dengan sinergi dan kolaborasi kemitraan antara dua institusi Kejaksaan dan Kepolisian ini tentunya diharapkan oleh masyarakat-masyarakat yang membutuhkan pelayanan di bidang hukum, untuk betul-betul hukum bisa diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan, baik dari sisi kepastian hukum maupun hukum yang berkeadilan,” ujar Listyo.

Menurut dia, kedua lembaga memiliki tanggung jawab bersama sebagai bagian dari sistem peradilan pidana sehingga soliditas harus terus dijaga.

“Yang jelas kejaksaan dan kepolisian adalah keluarga besar, dan kita akan terus menjaga agar keluarga besar ini terus terjaga soliditas dan sinergitas yang ada. Mungkin itu yang akan terus kami laksanakan bersama dengan Pak Jaksa Agung untuk program-program kita ke depan,” tuturnya.

Kapolri berharap penguatan kemitraan antara Polri dan Kejaksaan dapat semakin meningkatkan kualitas pelayanan hukum sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum.