Jangan Sampai Jakarta Dikepung TPA Liar Hanya karena Truk Sampah ‘Menghilang’

Sejumlah pemulung memindahkan limbah plastik yang sudah dipilah di Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat. (Foto: ANTARA/ Fakhri Hermansyah/pras).

DPRD DKI Jakarta memperingatkan potensi munculnya tempat pembuangan akhir (TPA) sampah liar di permukiman warga akibat terganggunya sistem pengangkutan sampah di sejumlah wilayah. Kondisi ini dinilai berisiko memicu persoalan lingkungan baru jika tidak segera ditangani.

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan dalam beberapa hari terakhir terjadi penurunan frekuensi pengangkutan sampah di sejumlah kawasan. Bahkan, ada wilayah yang sebelumnya diangkut beberapa kali dalam sepekan kini hanya terlayani hingga dua pekan sekali.

“Ini yang menyebabkan sampah menumpuk di lingkungan. Masyarakat tidak tahu apa masalahnya, yang mereka lihat hanya sampah tidak diangkut,” kata Yuke usai rapat bersama Dinas Lingkungan Hidup (LH) DKI Jakarta.

Menurut dia, gangguan pengangkutan dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari keterbatasan armada, kondisi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang yang kian kritis, hingga faktor cuaca seperti hujan dan banjir.

Yuke menilai kondisi tersebut berpotensi mendorong warga mencari jalan pintas dengan membuang sampah ke lahan kosong atau lokasi tidak resmi. Praktik ini dikhawatirkan memicu munculnya TPA liar di berbagai titik.

“Jangan sampai warga akhirnya sewa truk lalu buang di lahan kosong. Ini yang kita tidak mau karena akan menimbulkan masalah baru,” tegasnya.

Selain itu, ia juga menyoroti keterbatasan kapasitas tempat penampungan akhir yang berdampak pada tersendatnya distribusi sampah dari lingkungan warga.

“Kalau tampungan akhirnya terbatas, akhirnya sampah tidak diangkut. Ini yang harus segera dicarikan solusi,” ujar Yuke.

Komisi D, lanjut dia, telah meminta Dinas LH untuk segera menormalkan kembali sistem pengangkutan sampah, terutama di wilayah yang terdampak paling parah. DPRD juga mendorong adanya langkah cepat agar penumpukan sampah tidak semakin meluas.

Yuke menegaskan, persoalan sampah tidak bisa hanya dibebankan kepada satu instansi. Diperlukan keterlibatan seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah, aparat wilayah, hingga masyarakat.

Ia juga mengingatkan bahwa upaya pemilahan sampah dari sumber tidak akan efektif tanpa didukung sistem pengangkutan dan pengolahan yang memadai.

“Ini tidak bisa hanya situasional. Harus berkelanjutan dan semua pihak harus terlibat,” tegasnya.

DPRD memastikan akan terus memantau perkembangan di lapangan dan mendorong percepatan langkah penanganan agar persoalan sampah di Jakarta tidak berkembang menjadi krisis lingkungan yang lebih besar.