Gagap Jalankan Transisi Energi, Ekonom Senior Ingatkan Potensi RI Kena Krisis BBM Seperti Filipina

Warga Filipina terpaksa jalan kaki karena angkutan umum tak beroperasi, kesulitan bahan bakar minyak (BBM). (Foto: REUTERS/Eloisa Lopez).

Ekonom senior Indef, Prof Didik J Rachbini, berharap Indonesia tidak bernasib sama dengan Filipina yang mengalami krisis dan darurat energi. Untuk itu, perlu segera diwujudkan transformasi dari energi fosil ke hijau.

Harus diakui, kata Didik, Presiden Prabowo Subianto sudah menanggapi dan antisipasi cepat terhadap peluang krisis. Misalnya dengan membeberkan rencana besar, yakni mendorong transisi energi kendaraan dari berbahan bakar bensin ke listrik. Transisi ini sangat membantu penyelamatan fiskal jika dilakukan dengan cermat dan cepat.

Presiden Prabowo menyatakan bahwa naik motor listrik menciptakan efisiensi hingga 80 persen. “Pandangan Presiden Prabowo senada dengan hasil kajian Indef. Satu unit kendaraan listrik (electric vehicle/EV) bisa memangkas beban subsidi energi sampai 85 persen,” kata Didik, Jakarta, Sabtu (28/3/2026).

Berdasarkan data yang Presiden Prabowo yang senada dengan kajian Indef, kata dia, momentum krisis karena konflik Iran vs AS-Israel, memicu lonjakan harga minyak dan menguras APBN. Mau tak mau, ketergantungan kepada BBM impor harus ditekan dengan kebijakan konversi menuju kendaraan listrik.

“Jika lambat dan gagal melakukan transisi dan konversi ini, maka risiko krisis akan semakin nyata. Kebijakan percepatan konversi ini menjadi langkah paling layak untuk dilakukan dan menjadi suatu keharusan,” imbuhnya.  

Didik mengingatkan, ketidaksiapan dalam mewujudkan transisi energi bisa memicu subsidi membengkak dan tidak terkendali. Berujung kepada krisis fiskal. “Ingat, subsidi BBM menjadi tidak terkendali dan jika dibiarkan hanya akan dinikmati golongan atas yang mampu, Menurut yang punya mobil,” tandasnya.  

Studi Indef, lanjutnya, konsumsi energi bersubsidi, selama ini tidak mencerminkan pemerataan manfaat antar golongan masyarakat.Di mana, distribusi Pertalite sebagian besar dinikmati golongan atas. Angkanya 63 persen dan golongan bawah hanya 37 persen.

“Jadi kebijakan subsidi selama ini tidak adil karena sebagian besar subsidi justru dinikmati oleh kelompok menengah atas yang daya belinya kuat dan mampu karena kepemilikan kendaraannya lebih tinggi,” bebernya.

Dia mengatakan, Presiden Prabowo menyampaikan target Indonesia bisa memiliki pembangkit tenaga surya sebesar 100 giga watt dalam setahun ke depan. Jelas itu pekerjaan besar dan tidak mudah, sehingga mutlak harus menjadi prioritas dalam momentum krisis perang pada saat ini.

“Indef sudah dan sedang melakukan banyak kajian untuk transisi energi ini di mana kesimpulannya percepatan elektrifikasi transportasi bukan lagi pilihan, melainkan keharusan dalam rangka menuju pada ketahanan nasional dan penyelamatan fiskal dan ekonomi nasional secara keseluruhan,” imbuhnya.