Marak OTT Kepala Daerah, Golkar Singgung Biaya Politik Mahal

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Sarmuji di Hotel Pullman Jakarta Central Park, Jakarta Barat, Jumat (29/8/2025).(Foto: inilah.com/Vonita Betalia)

Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, menyoroti maraknya operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat sejumlah pejabat belakangan ini. 

Ia menilai, fenomena tersebut perlu menjadi bahan refleksi bersama untuk mencari akar persoalan praktik korupsi yang masih sering terjadi.

Menurut Sarmuji, tingginya jumlah kasus OTT seharusnya tidak hanya dipandang sebagai peristiwa penegakan hukum semata, tetapi juga momentum untuk mengevaluasi sistem yang memungkinkan praktik korupsi terus berulang.

“Jadi ini OTT banyak ini, kita harus merefleksikan kenapa kok OTT itu banyak. Kenapa praktik korupsi itu masih sering terjadi,” kata Sarmuji kepada wartawan, Rabu (11/3/2026)

Ia menilai masyarakat tentu tidak ingin terus-menerus disuguhi berita penangkapan pejabat karena kasus korupsi.

“Kan harus direfleksikan supaya kita ini nggak terjebak dalam berita-berita yang tidak menyenangkan. Masa kita saban tahun, saban bulan disuguhi berita OTT terus,” ujarnya.

Sarmuji mengatakan, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan perlu mencari sumber persoalan agar praktik-praktik buruk dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat dicegah.

Menurut dia, salah satu kemungkinan penyebab maraknya praktik korupsi adalah tingginya biaya politik dalam kontestasi elektoral, terutama dalam pemilihan kepala daerah.

“Barangkali politik kita terlalu mahal,” ucap Sarmuji.

Ia menilai biaya yang tinggi dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dapat membawa konsekuensi terhadap praktik pengelolaan pemerintahan yang tidak sehat.

“Pilkada kita terlalu mahal. Mungkin orang nggak bisa bayangkan ya, masyarakat umum sebagian menutup mata atau tidak mau tahu bahwa pilkada itu ternyata membawa konsekuensi yang sangat banyak,” jelas Sarmuji.