Freeport Boleh Keruk Emas dan Tembaga di Papua Sesukanya, Jatam: RI Koban Kolonialisme Permanen AS

PT Freeport Indonesia kebelet perpanjangan izin, padahal berakhirnya 2041. (Foto: Antara).

Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) mengecam betapa murahnya pemerintah Indonesia memberikan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia (FTFI/Freeport) di Papua hingga ‘life of mine’. Atau hingga sepanjang umur sumber daya tambangnya.

Koordinator JATAM, Melky Nahar menilai, perpanjangan izin Freeport hingga waktu tak terbatas ini, merupakan bagan dari Agreement on Reciprocal Trade (ART) yang diteken Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Donald Trump di Washington DC, Amerika Serikat, beberapa waktu lalu.

“Secara formal, ART dan MoU tersebut dinarasikan sebagai peluang ekonomi dan penguatan hubungan strategis. Namun isi pasal-pasalnya menunjukkan sesuatu yang jauh lebih serius. Penyerahan ruang kebijakan, sumber daya alam, dan ruang hidup rakyat Indonesia pada logika akumulasi kapital AS,” kata Melky, Jakarta, Selasa (10/3/2026).

Dia mengatakan, perpanjangan IUPK Freeport yang tidak lagi jatuh tempo pada 2041 itu, merupakan bentuk ‘kolonialisme permanen’. Di mana, Papua diposisikan sebagai gudang cadangan mineral kritis sepanjang umur tambang. “Sementara, catatan panjang pelanggaran HAM, perusakan sungai dan tanah adat, serta militerisasi ruang hidup diabaikan,” imbuhnya.

Dengan kata lain, lanjutnya, kesepakatan ART yang telah diteken Prabowo dan Trump, terkait perpanjangan Freeport, bukan sekadar kesepakatan dagang biasa.

Melainkan arsitektur hukum-politik yang memperdalam ekstraktivisme, memperlemah ruang demokrasi, dan menormalisasi perampasan ruang hidup rakyat.

Terutama menyangkut nasib masyarakat adat, perempuan, dan komunitas rentan di wilayah tambang dan proyek energi.

“Kami, masyarakat sipil, gerakan rakyat, dan khususnya rakyat Papua, menolak keras perpanjangan Freeport sepanjang umur tambang. Kami, menuntut audit HAM dan lingkungan di Freeport secara independen. Jalankan pemulihan ekologis, dan model pengelolaan sumber daya yang menempatkan kedaulatan rakyat sebagai titik berangkat,” pungkasnya.

Sebelumnya, Chairman Freeport-McMoRan, Richard C Adkerson dan President and Chief Executive Officer FCX, Kathleen Quirk mengapresiasi kemitraan jangka panjang yang terjalin dengan Pemerintah Indonesia.

Keduanya menegaskan, perpanjangan izin tambang tersebut akan memberikan peluang untuk terus membangun nilai substansial bagi seluruh pemangku kepentingan.

“Operasi Grasberg telah memberikan manfaat yang substansial bagi semua pemangku kepentingan selama sejarah enam dekadenya, dan perpanjangan ini akan memberikan peluang untuk terus membangun nilai substansial bagi semua pemangku kepentingan di salah satu endapan tembaga dan emas paling signifikan di dunia,” ungkap Richard dan Kathleen dalam keterangan resminya, dikutip Kamis (19/2/2026).