65 Tokoh dan 79 Organisasi Sipil Desak RI Keluar dari Board of Peace Trump, Ini 3 Tuntutannya

Presiden RI Prabowo Subianto menjadi salah satu pemimpin negara yang menandatangani Board of Peace (BoP) Charter di Davos, Swiss, pada Kamis, 22 Januari 2026. (Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr)

Rentetan agresi militer Amerika Serikat (AS) dan Israel ke Iran tidak hanya memanaskan tensi geopolitik Timur Tengah, tetapi juga memicu gelombang protes keras dari kelompok masyarakat sipil di Tanah Air.

Lebih dari 60 tokoh nasional bersama 70 organisasi masyarakat sipil (OMS) merilis petisi tajam bertajuk “Melawan Imperialisme Baru” pada Minggu (1/3/2026). Mereka secara tegas mendesak pemerintah dan DPR RI untuk segera menarik Indonesia dari keanggotaan Board of Peace (BoP) yang diketuai Presiden AS Donald Trump, serta membatalkan rencana pengiriman pasukan TNI ke Gaza.

Petisi ini ditandatangani oleh 65 tokoh lintas disiplin, mulai dari pakar hukum tata negara, ekonom, hingga pegiat hak asasi manusia. Beberapa nama besar yang turut bersuara antara lain Zainal Arifin Mochtar, Todung Mulya Lubis, Busyro Muqoddas, Bivitri Susanti, hingga Usman Hamid. Dukungan juga mengalir dari 79 OMS terkemuka seperti Imparsial, YLBHI, KontraS, dan Amnesty International Indonesia.

Dari Dewan Perdamaian Menjadi Mesin Perang

Kritik paling tajam dialamatkan pada institusi Board of Peace (BoP) yang diinisiasi di Davos, Swiss, pada 22 Januari 2026 lalu. Masyarakat sipil menilai, lembaga yang dibentuk dengan kedok menjaga stabilitas pascakonflik Gaza itu telah kehilangan legitimasi moralnya.

Serangan AS dan Israel terhadap Iran yang menewaskan Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap hukum internasional dan Piagam PBB.

“Board of Peace telah berubah wujud menjadi Board of War. Lembaga yang diketuai Donald Trump ini justru melakukan agresi militer,” bunyi kutipan dalam petisi tersebut.

Para tokoh menyoroti cacat fundamental pada BoP bentukan Trump. Berbeda dengan amanat Resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB Nomor 2803 yang berfokus pada kemerdekaan Palestina dan melaporkan kegiatannya langsung ke DK PBB, BoP versi Davos justru menjadikan Donald Trump sebagai pemegang kendali mutlak. Ironisnya, piagam Davos bahkan tidak memuat kata “Palestina” dan tidak memiliki peta jalan perdamaian yang jelas. Atas dasar inilah, pengiriman TNI ke Gaza di bawah payung BoP dinilai cacat mandat.

Jebakan Perdagangan: RI Terseret “Jurang Imperialisme”

Selain isu militer, petisi ini menelanjangi manuver diplomasi dan kesepakatan dagang Indonesia-AS yang dinilai asimetris. Kebijakan pemerintah menandatangani perjanjian dagang tersebut, beserta keikutsertaan RI dalam BoP, dinilai menjerumuskan Indonesia ke dalam “jurang imperialisme”.

Proses yang bersifat fait accompli (memaksa menerima keadaan) dan minimnya partisipasi publik maupun konsultasi dengan DPR menjadi sorotan utama. Ketimpangan perjanjian dagang itu sangat mencolok: Indonesia diwajibkan memenuhi 214 ketentuan, sementara AS hanya sembilan.

Beberapa substansi yang dinilai menggadaikan kedaulatan ekonomi RI meliputi:

• Pemberlakuan bea masuk 0 persen bagi barang dari AS.
• Pembebasan sertifikasi halal untuk produk AS.
• Pelonggaran eksploitasi di sektor pertambangan.
• Larangan bergabung dengan blok ekonomi lain yang berseberangan dengan AS.

“Kedaulatan ekonomi Indonesia telah terjebak dalam permainan dagang Donald Trump. Ini berpotensi merusak lingkungan, melanggar HAM, dan mengancam sumber kehidupan rakyat,” tegas para penandatangan petisi.

Peringatan dari Senayan: Waspadai Efek Domino

Secara terpisah, eskalasi konflik di Timur Tengah turut menjadi perhatian serius di parlemen. Anggota Komisi I DPR RI, Sarifah Ainun Jariyah, mendesak pemerintah agar merespons situasi ini dengan kehati-hatian tingkat tinggi.

Menurut Sarifah, serangan mematikan AS dan Israel ke Teheran tidak hanya merusak stabilitas politik regional, tetapi berpotensi memicu resesi ekonomi global akibat terganggunya jalur perdagangan (seperti Selat Hormuz) dan meroketnya volatilitas harga minyak dunia.

“Ketegangan di Timur Tengah bisa memberikan efek bagi ekonomi global. Ini akan memengaruhi pasar energi dunia, investor global, dan jalur perdagangan,” ujar Sarifah, Minggu (1/3/2026).

Selain dampak ekonomi, Sarifah menekankan bahwa prioritas tertinggi negara saat ini adalah keselamatan Warga Negara Indonesia (WNI). Ia mendesak Kementerian Luar Negeri untuk memastikan mitigasi dan evakuasi WNI yang berada di garis api konflik Timur Tengah.

Melalui petisi “Melawan Imperialisme Baru”, masyarakat sipil kini menanti langkah konkret dari Istana dan Senayan: berani mengevaluasi ulang relasi dagang yang timpang dengan AS, serta menolak tunduk pada agenda politik militer yang merugikan kedaulatan Indonesia.