Lucu! PDIP Teriak Anggaran Sekolah ‘Disunat’, padahal Bos Banggar DPR Kader Banteng

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat. (Foto: Inilah.com/Clara).

Istana gerah dengan nyanyian PDIP soal dana Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dianggap menyaplok jatah anggaran pendidikan. Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menegaskan, angka-angka dalam APBN bukan barang selundupan, melainkan hasil diskusi dan direstui para wakil rakyat di Senayan.

Teddy mengingatkan, alokasi 20 persen APBN atau sekitar Rp 769,1 triliun untuk pendidikan tahun ini sudah punya rincian matang. Isinya pun bukan rahasia.

“Jadi namanya anggaran pendidikan itu 20 persen dari APBN. Nah, di tahun ini Rp 769,1 triliun, itu 20 persen. Dan itu anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan itu apa? Banyak. Isinya, peruntukannya,” cetus Teddy di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (27/2/2026).

Teddy pun meningatkan PDIP, bahwa UU APBN lolos lewat ketok palu Badan Anggaran (Banggar) DPR yang notabene dipimpin kadernya sendiri, Said Abdullah.

“Dan isinya, peruntukannya itu sudah disepakati bersama tahun lalu oleh pemerintah, DPR, dan Badan Anggaran DPR. Yang mana Ketua Banggarnya juga PDIP, gitu kira-kira,” ujar Teddy.

Menurutnya, program MBG adalah investasi jangka panjang untuk kualitas SDM. “Dan tadi, semua hal itu adalah, termasuk MBG, adalah fondasi awal untuk memperbaiki pendidikan ke depan. Itu kira-kira, ya,” lanjutnya.

Teddy juga juga menepis narasi yang menyebut sekolah bakal terbengkalai atau gaji guru disunat gara-gara program ini.

“Saya ingin meluruskan pemahaman dan narasi yang keliru. Tentang apa? Jadi kemarin ada pihak, sedikit pihak, yang menyampaikan bahwa program Makan Bergizi Gratis itu mengurangi program dan anggaran pendidikan. Sehingga sekolah terbengkalai, kemudian guru-guru tidak diperhatikan. Jadi saya mau jawab itu narasi yang keliru,” tegas Teddy.

Sebelumnya, Kader PDIP MY Esti Wijayati di Sekolah Partai bernyanyi. Dia menuding ada pemotongan porsi pendidikan murni demi ambisi MBG sebesar Rp 223,5 triliun.

“Kawan-kawan kami di bawah memahami bahwa anggaran pendidikan sebesar Rp 769 triliun merupakan mandatory spending 20 persen dari APBN dan APBD yang harus dialokasikan murni untuk pendidikan,” kata Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fraksi PDIP tersebut, Rabu (25/2/2026).

PDIP mengklaim, dana ratusan triliun itu memang memangkas jatah yang harusnya buat sekolah.

“Di dalam lampiran APBN yang berupa peraturan presiden, secara jelas dinyatakan bahwa dari Rp 769 triliun anggaran pendidikan itu, digunakan untuk MBG sebesar Rp 223,5 triliun. Itu resmi di dalam buku lampiran APBN,” pungkas Esti.