Menlu Saudi di Munich: Gencatan Senjata Gaza Harus Jadi Jembatan Palestina Merdeka

Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan Al Saud saat hadir di Konferensi Keamanan Munich di Munich, Jerman, Sabtu (14/2/2026). (Foto: EPA/Ronald Wittek)

Arab Saudi kembali mengirimkan pesan kuat ke panggung diplomasi global. Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Pangeran Faisal bin Farhan Al Saud, menegaskan bahwa gencatan senjata di Jalur Gaza tidak boleh sekadar menjadi penghentian kontak senjata sementara, melainkan harus menjadi batu pijakan utama menuju kemerdekaan Palestina.

Dalam forum Konferensi Keamanan Munich, Sabtu (14/2/2026), Pangeran Faisal menekankan kembali posisi tawar Kerajaan dalam penyelesaian konflik Israel-Palestina. Menurutnya, stabilitas kawasan hanya bisa dicapai melalui kerangka solusi dua negara yang konkret.

“Gencatan senjata harus digunakan untuk memulihkan stabilitas, melakukan pembangunan kembali, dan mengambil langkah nyata menuju negara Palestina. Inilah satu-satunya jalan menuju perdamaian regional yang abadi,” tegas Pangeran Faisal.

Dewan Perdamaian Gaza dan Peta Jalan 20 Poin

Lebih lanjut, Pangeran Faisal menyoroti peran penting Dewan Perdamaian Gaza yang dibentuk berdasarkan rencana gencatan senjata tahap kedua. Melalui kerangka kerja 20 poin yang telah disusun, dewan ini mengemban misi ganda: memastikan penghentian permusuhan secara total dan memajukan hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri.

Bagi Riyadh, pemulihan stabilitas di Gaza adalah harga mati untuk memulai proses rekonstruksi yang kredibel di mata internasional.

Babak Baru Transisi Suriah

Tak hanya soal Gaza, diplomasi Saudi juga menyentuh isu krusial di Suriah. Pangeran Faisal menyatakan bahwa Kerajaan mengambil pendekatan konstruktif terhadap kelompok minoritas dan etnis di tengah proses transisi pasca-perang saudara yang panjang.

Ia meyakini bahwa masa depan Suriah harus ditentukan oleh rakyatnya sendiri. “Rekonstruksi pada akhirnya akan dipimpin oleh warga Suriah, sementara aktor regional dan internasional berperan sebagai pendukung,” tambahnya.

Menutup pernyataannya, Menlu Saudi itu juga mengungkapkan bahwa kesepakatan dengan kelompok Syrian Democratic Forces (SDF) tengah dikembangkan. Fokus utamanya adalah menghormati hak-hak etnis Kurdi sebagai bagian dari kemajuan pemerintah yang berkelanjutan demi manfaat yang lebih luas bagi stabilitas Timur Tengah.