P2G: Jangan Hanya Bangun Sekolah Elit, SMA Negeri Harus Diperkuat

Suasana kampus SMA Taruna Nusantara yang diresmikan Presiden Prabowo Subianto, di Malang, Jawa Timur, Selasa (13/1/2026). (Foto: Antara)

Kepala Bidang Advokasi Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Iman Zanatul Haeri menilai rencana Presiden Prabowo Subianto membangun Sekolah Menengah Atas (SMA) unggulan bernama SMA Garuda belum menyentuh persoalan mendasar pendidikan nasional.

Menurut Iman, pembangunan SMA unggulan di tingkat pendidikan menengah atas tidak akan berdampak signifikan terhadap kualitas pendidikan secara umum karena jumlahnya sangat terbatas.

“Kalau kita bicara pembangunan manusia di level SMA, SMA unggulan seperti Taruna Nusantara saja belum mampu menjawab persoalan utama karena jumlahnya sangat sedikit. Program seperti ini tidak akan mengubah masalah pendidikan Indonesia secara struktural, paling hanya membantu segelintir peserta didik,” ujar Iman kepada inilah.com, Rabu (14/1/2026).

Ia menilai, pemerintah perlu berhati-hati dalam pelaksanaan program SMA Garuda, khususnya terkait regulasi dari pemerintah pusat hingga daerah. Iman mencontohkan konflik yang terjadi di Samarinda, Kalimantan Timur, antara SMA Negeri 10 Samarinda dan Yayasan Melati, sekolah swasta yang berebut lahan setelah lokasi SMA 10 direncanakan menjadi SMA Unggul Garuda.

Dalam kasus tersebut, Iman menyebut adanya dugaan pelanggaran hak guru. Sekitar 17 guru dari SMA 10 Samarinda dilaporkan dimutasi ke sekolah lain seiring perubahan status sekolah.

“Kami melihat ada indikasi maladministrasi. Ketika sekolah tersebut ditetapkan menjadi SMA Unggul Garuda, muncul anggapan akan ada bantuan dana besar, sehingga mempengaruhi dinamika dan kepentingan politik di daerah,” katanya.

Iman berharap konflik serupa tidak terulang di wilayah lain. Ia menilai pemerintah pusat perlu melakukan mitigasi kebijakan agar program SMA Unggul Garuda tidak menimbulkan gesekan antara sekolah negeri dan swasta di daerah.

“Kasus SMA 10 Samarinda ini harus menjadi pelajaran. Jangan sampai di daerah lain muncul konflik perebutan lahan atau aset sekolah hanya karena program SMA unggulan,” tegasnya.

Selain itu, Iman juga mengingatkan potensi eksklusivitas dalam program SMA Unggul Garuda. Menurut dia, program ini secara konsep memang dirancang untuk mencetak elite baru, sehingga berpotensi memicu persaingan antardaerah untuk mendapatkan status sekolah unggulan.

“Secara pedagogik, SMA Unggul Garuda memang dibentuk sebagai sekolah elite. Ini program yang sangat eksklusif, dan itu harus diantisipasi agar tidak berubah menjadi proyek prestise semata,” ujarnya.

Meski demikian, Iman menegaskan pihaknya tidak menyalahkan pemerintah atas peluncuran program tersebut. Namun, ia menekankan pentingnya peningkatan kualitas pendidikan secara inklusif, khususnya di SMA reguler.

“Pemerintah tetap harus meningkatkan kualitas SMA reguler, baik sarana prasarana maupun kualitas guru. Tidak bisa hanya fokus pada sekolah tertentu. Kalau tidak, ini hanya menjadi politik etalase,” katanya.

Ia menutup dengan menegaskan bahwa seluruh peserta didik memiliki hak yang sama untuk mendapatkan layanan pendidikan berkualitas.

“Semua anak berhak atas pendidikan yang bermutu, bukan hanya mereka yang terpilih masuk sekolah unggulan,” pungkas Iman.