Rusia Tolak Taiwan Merdeka, Satu China Harga Mati

Ilustrasi – Bendera nasional China dan Rusia terlihat di Lapangan Merah, Moskow, Rusia. (Foto: Antara/Xinhua/am).

Rusia menegaskan penolakannya terhadap segala bentuk kemerdekaan Taiwan dan menyatakan dukungan penuh kepada China dalam menjaga kedaulatan serta integritas wilayahnya. Pernyataan ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik di Asia Timur.

Dalam pernyataannya kepada kantor berita TASS, yang disiarkan Ahad, Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov, menegaskan bahwa posisi Moskow mengenai Taiwan sudah jelas, konsisten, dan telah diulang berkali-kali di tingkat tertinggi pemerintahan Rusia.

“Rusia mengakui Taiwan sebagai bagian integral dari China dan menentang segala bentuk kemerdekaan bagi pulau tersebut,” ujar Lavrov, menegaskan sikap lama Moskow yang sejalan dengan kebijakan “satu China”.

Lavrov menekankan bahwa Rusia memandang isu Taiwan sebagai urusan internal Republik Rakyat China (RRT). Menurutnya, Beijing memiliki dasar hukum yang sah untuk mempertahankan kedaulatan nasional dan integritas wilayah dari setiap bentuk ancaman.

Terkait ketegangan di Selat Taiwan, yang memisahkan daratan China dengan pulau tersebut, Lavrov menegaskan bahwa Rusia akan mendukung China dalam menjaga persatuan nasionalnya. Langkah ini didasari oleh perjanjian persahabatan Rusia–China yang pertama kali ditandatangani pada 2001 dan diperpanjang kembali pada 2021 untuk lima tahun ke depan.

Selain itu, Lavrov juga menyuarakan kritik terhadap kebijakan keamanan Jepang. Ia menilai pemerintah Tokyo tengah menempuh jalur militerisasi yang dipercepat, yang menurutnya berisiko bagi stabilitas kawasan.

“Dampak merugikan dari pendekatan ini terhadap stabilitas regional sudah sangat jelas. Tetangga kami di Jepang sebaiknya mempertimbangkan situasi secara matang sebelum mengambil keputusan yang tergesa-gesa,” ujar Lavrov.

Pernyataan Lavrov muncul di tengah ketegangan meningkat antara Beijing dan Tokyo sejak 7 November, saat Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, menyebut kemungkinan serangan China ke Taiwan sebagai situasi yang mengancam kelangsungan hidup Jepang.

Komentar tersebut memicu reaksi keras Beijing, termasuk imbauan pembatasan perjalanan ke Jepang dan pemberlakuan kembali larangan impor makanan laut Jepang sebagai langkah balasan diplomatik.

Media lokal Jepang melaporkan, Jumat, bahwa kabinet negara itu telah menyetujui rancangan anggaran pertahanan terbesar dalam sejarah, senilai 9,04 triliun yen (sekitar 58 miliar dolar AS) untuk tahun fiskal 2026. Langkah ini kembali memicu kritik dari China.

Ketegangan Rusia–China–Jepang ini menjadi sorotan internasional, menunjukkan kompleksitas hubungan keamanan dan politik di kawasan Asia Timur.