Komisi II DPR Pertanyakan Digitalisasi Pertanahan Masih Nol: Menteri ATR tak Serius Berantas Mafia

Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid saat berada di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (18/2/2025). (Foto: Inilah.com/Vonita)

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Deddy Sitorus dalam Rapat Panja Pengawasan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Pertanahan bersama Sekjen Kementerian ATR/BPN, sempat menyinggung bila sistem digital diperlukan untuk meminimalisir mafia tanah.

“Pertanyaan saya, satu. Kapan kita mau beresin peta digital, dokumen digital? Jadi, tidak banyak orang yang dirugikan dengan persoalan pertanahan ini. Dan tidak bisa banyak mafia tanah yang bermain, ruang geraknya terbatas,” jelas Deddy di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (17/11/2025).

Menurutnya, bila semua bidang tanah telah terpetakan dengan baik, melalui sistem digital, maka gerak oknum mafia di sektor pertanahan, menjadi semakin terbatas.

“Salah satu menurunkan mafia tanah dengan digitalisasi, jadi tidak ada yang bisa main-main. Orang yang sudah ada SHM (Sertifikat Hak Milik) dari nenek moyangnya, masih saja ada masalah. Nah terus kepastian hukumnya di mana?,” tegasnya.

Tak hanya itu, Deddy menyebut, jika sistem berpikir Kementerian ATR/BPN juga patut diubah terkait persoalan pengurusan tanah bagi rakyat dan investor.

“Kalau di Vietnam itu, orang mau usaha, negara yang mencarikan tanah. Malah kalau perlu, negara yang mencarikan karyawan buat pekerja. Lah, kalau di kita, problem yang tidak bisa dipegang itu soal tanah. Jadi kepada rakyat kita begitu, kepada investor apalagi, ini kan soal mindset. Jelas-jelas bapak ini pelayan rakyat, tapi memungut jasa untuk negara, walau bukan pribadi,” tuturnya.

Ia mengingatkan Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid yang menyatakan bila sampai kapanpun, pasti ada mafia tanah.

“Saya dengarnya tersentak, mafia tanah itu tidak bisa (ditindak), pasti ada insan agraria di dalamnya yang terlibat. Walaupun tidak semua. Jadi kalau tidak ada niat berubah, saya kira sampai kapanpun penderitaan rakyat, kesusahan di tingkat investor juga enggak akan pernah selesai,” ujarnya.

“Tolong sistem thinking-nya, operating system dibenerin supaya ada perubahan kita ini, karena ini semua cara berpikirnya kalau kita tarik sejarah, cara berpikir kolonial. Seolah-olah yang butuh rakyat,” pungkas Deddy.

Topik